Legowo & Partners

Akhirnya, MA Bebaskan Prita Mulyasari

In Uncategorized on September 18, 2012 at 10:47 pm

Selasa, 18 September 2012

Tindakannya membuat keluhan pelayanan rumah sakit bukan pencemaran nama baik.

Majelis Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) membebaskan Prita Mulyasari dari seluruh dakwaan alias bebas murni. Karena itu, majelis memerintahkan ibu rumah tangga yang pernah diajukan ke pengadilan karena diduga melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional ini dipulihkan nama baik, harkat, dan kedudukannya.

“Menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa seperti dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan membebaskannya dari semua dakwaan. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat,” demikian bunyi petikan amar putusan perkara No. 22 PK/Pid.sus/2011. 

Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini yang dijatuhkan pada Senin (17/9) oleh majelis PK yang diketuai Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko beranggotakan hakim anggota hakim agung Surya Jaya dan Suhadi.

Dengan demikian, putusan PK itu telah membatalkan putusan kasasi MA dalam perkara pidana pencemaran nama baik yang diputus pada 30 Juni 2011. Majelis kasasi yang diketuai Imam Harjadi dengan hakim anggota Salman Luthan dan Zaharuddin Utama ketika itu menyatakan Prita terbukti bersalah sehingga menjatuhkan hukuman  enam bulan penjara dengan masa percobaan selama setahun.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur menjelaskan majelis PK menerima novum (bukti baru) yang diajukan Prita yakni putusan kasasi dalam perkara gugatan perdata pencemaran nama baik dalam perkara yang sama. Sebab, MA telah menolak gugatan pencemaran nama baik itu dengan dalih apa yang dilakukan Prita melalui email berisi keluhan terhadap pelayanan RS Omni Internasional bukanlah pencemaran nama baik.

“Diajukannya novum itu yang menyatakan bahwa itu bukan pencemaran nama baik, maka PK dikabulkan,” ujar Ridwan Mansyur di Gedung MA, Senin (17/9).

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) memberikan apresiasi khusus kepada Mahkamah Agung atas putusan PK kasus Prita. Menurut ICJR, putusan PK ini menjadi penting dalam sejarah perbaikan sistem hukum di Indonesia, dan menjadi catatan bersejarah dalam kehidupan kebebasan berekspresi. Seperti yang kita ketahui, kasus Prita Mulyasari berawal dari tulisannya melalui surat elektronik atau email yang berisi tentang keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, yang kemudian menyebar, dan berbuah gugatan perdata, dan pidana oleh pihak RS Omni Internasional.  

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalannya kehidupan demokrasi. Hak ini dijamin dan dilindungi oleh Negara. Namun, dalam rezim hukum dan hak asasi manusia, selain menjamin kebebasan berekspresi ini, negara juga menjamin hak individu atas kehormatan atau reputasi. Dalam banyak kasus, Pengadilan lebih memilih untuk mendahulukan hak atas reputasi daripada mempertimbangkan keduanya secara seimbang dan seksama. Perlindungan terhadap hak atas reputasi tidak boleh mengancam kebebasan berekspresi.

Dalam pandangan ICJR, putusan PK atas Kasus Prita Mulyasari ini setidaknya bisa mengurangi rasa takut pada masyarakat luas, dalam menyampaikan pendapat, informasi atau berekspresi, khususnya secara tertulis melalui dunia maya. Karena tak dipungkiri, pidana penjara merupakan pidana yang menakutkan bagi tiap orang. Meskipun tingkat pidananya rendah, namun pidana penjara dapat menghadirkan dampak-dampak mendalam lainnya.

Proses kasus  Prita Mulyasari memang cukup panjang. Awalnya, Prita diseret ke pengadilan atas tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Tangerang gara-gara mengeluhkan pelayanan buruk RS Omni Internasioanal dengan menyebarkan sebuah email. Alhasil, Majelis PN Tangerang membebaskan Prita pada 2009, tetapi jaksa mengajukan upaya hukum kasasi dan kasasinya dikabulkan MA.

Selain perkara pidana, gugatan perdata juga dilayangkan RS Omni Internasional. MA menolak gugatan perdata Omni tersebut pada 29  September 2010 yang diputus oleh Ketua MA kala itu Harifin A Tumpa. MA membatalkan putusan PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten yang mengabulkan gugatan Omni dan memerintahkan Prita membayar ganti rugi atas perbutan pencemaran baik yang dinyatakan terbukti dilakukannya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5057d8e58f799/akhirnya–ma-bebaskan-prita-mulyasari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: