Legowo & Partners

PENDAPAT HUKUM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI MELAKUKAN PENYUMPAHAN ADVOKAT BERDASARKAN PASAL 4 Ayat (1) UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

In Uncategorized on Agustus 14, 2012 at 10:08 pm

 

Oleh : H. Suhardi Somomoeljono, SH., MH

Landasan objek normatif :————————————————————————–

(1) . Pasal 4 ayat (1) UU Advokat No.18.tahun 2003 secara tektual berbunyi sebagai berikut :—————————————————————————————
” Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya ” .
(2) . Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.101/PUU-VII/2009 secara tektual berbunyi sebagai berikut: —————————————————————
” Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU No.18.Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara RI Nomor.4288) adalah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa Frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya ” tidak [sic !] dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah UU wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2(dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan” ;
Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI No.4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya ” tidak dimaknai bahwa ” Pengadilan Tinggi atas perintah UU wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada , dalam jangka waktu 2(dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan.

Norma Hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor.18.Tahun 2003 dan Amar Putusan MK Nomor.101/PPU-VII/2009 : ————

1. Bagi calon Advokat di Indonesia bersumpah itu sifatnya wajib ;
2. Bersumpah menurut agamanya masing-masing ;
3. Bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi ;
4. Bagi calon Advokat bersumpah di wilayah domisili hukumnya ;
5. Bahwa perintah Pengadilan Tinggi untuk melakukan sumpah bersumber dari UU ;
6. Bahwa perintah Pengadilan Tinggi untuk melakukan sumpah tidak bersumber dari MARI ;
7. Bahwa calon Advokat yang akan disumpah tidak mengkaitkan dengan keanggotaannya dari Organisasi Advokat de facto ada ;
8. Bahwa Organisasi Advokat de facto (Peradi, KAI, Peradin);
9. Bahwa Organisasi Advokat de facto dan de jure (IKADIN, IPHI, AAI, HAPI, SPI, APSI, AKHI, HKHPM);
10. Bahwa Organisasi Advokat de facto diberi batas waktu 2(dua) tahun sejak amar putusan MK diucapkan pada tahun 2009 dapat mengajukan permohonan sumpah Advokat ;
11. Bahwa organisasi Advokat de facto dan de jure setelah 2(dua) tahun dapat mengajukan Permohonan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi ;

Kesimpulan :——————————————————————————————–

(1) . Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia telah mendapat perintah secara langsung (bersifat perintah Imperatif) dari pihak pembuat UU untuk itu secara konstitusional tidak lagi diperlukan adanya bentuk perintah lain dari Mahkamah Agung RI untuk melakukan sumpah kepada para advokat Indonesia .
(2) . Para Advokat di Indonesia yang akan diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi dapat memilih secara bebas melalui organisasi advokat de facto dan de jure .
(3) . Pasca penyumpahan advokat melalui permohonan dari organisasi advokat de facto dan de jure tidak lagi dikenal adanya Advokat PERADI , Advokat KAI tetapi yang ada adalah Advokat Indonesia .

Penutup :————————————————————————————————

Demikian Pendapat hukum dikeluarkan / diterbitkan berdasarkan keyakinan , kemampuan Intelektual berdasarkan fakta-fakta , historika , analisa penulis pendapat hukum (legal opinion) singkat yang selama ini terlibat secara aktif baik pada pasca terbentuknya kode etik advokat Indonesia maupun pada pasca diundangkannya UU Advokat , sampai saat ini . Mohon dipermaklumkan jika kemungkinan masih terdapat beda pendapat diantara para senioren advokat di tanah air . Salam H.Suhardi Somomoeljono,S.H.,M.H.

sumber :http://www.suhardisomo.com/jurnal8.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: