Legowo & Partners

Opini : Mengkritisi Amar Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 557/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST

In Uncategorized on Oktober 2, 2011 at 9:33 am

Gugatan yang dilayangkan oleh DPP KAI tentunya sebuah perlawanan terhadap langkah yang diambil MA atas kebijakannya yang dipandang merugikan bagi Advokat KAI baik yang sudah disumpah ataupun belum.Tentunya Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan MK No : 101 dan No. 79 namun demikian kelihatan (subjektifitas penulis) hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut.

Simak juga berita mengenai Gugatan DPP KAI (Kongres Advokat Indonesia) terhadap Mahkamah Agung yang mengalami kekalahan dalam Tingkat I dan DPP KAI mengajukan banding. Beritanya secara singkat sebagai berikut :

Kamis, 22/09/2011 16:43 WIB
Gugat Ketua MA Rp 50 M, KAI Kalah
(asp/lrn)
Majelis hakim menilai KAI tidak mempunyai kompetensi sebagai penggugat karena dinilai sebagai organisasi yang dibentuk tidak sesuai UU Advokat. Seperti diketahui, UU Advokat diundangkan pada 2003 dan mengamanatkan adanya organisasi advokat maksimal 2 tahun setelah itu.

“KAI dibentuk pada 30 Mei 2008 sehingga tidak sesuai dengan UU Advokat. Artinya, dia tidak mempunyai legal standing untuk menggugat,” terang Nirwana.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/09/22/164343/1728457/10/gugat-ketua-ma-rp-50-m-kai-kalah

Kongres Advokat Indonesia Kalah dari Ketua MA
Tribunnews.com – Kamis, 22 September 2011 22:25 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
Majelis hakim menilai keberadaan KAI bukan sebagai organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 .
“Eksepsi tergugat beralasan hukum dan diterima,” kata Nirwana.
Dijelaskan majelis, KAI baru berdiri pada 2008. Padahal, Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat mengamanatkan pembentukan organisasi tunggal advokat paling lama dua tahun sejak diberlakukannya UU Advokat pada April 2003. Saat itu, lanjut majelis, sudah ada organisasi advokat yang diakui para advokat.
“Yang diatur Pasal 32 Ayat (4) sudah terpenuhi. Terbentuknya KAI sudah melampaui waktu, maka dengan sendirinya keberadaan KAI bukan dimaksud sebagaimana Pasal 28,” beber majelis.
Majelis menilai dalil KAI yang menilai pembentukan organisasi advokat baru tidak memiliki sanksi sebagaimana diatur dalam UU Advokat adalah tidak tepat. Sebab, setiap orang harus mematuhi hukum tanpa melihat sanksi yang berlaku.
“Dengan tak terpenuhinya UU itu, maka dengan sendirinya penggugat tak punya legal standing untuk mengajukan gugatan,” ujar majelis

Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/09/22/pn-jakpus-menangkan-ketua-ma-atas-kai
Bahwa dalam beberapa pertimbangan Hukum MK dan Amar Putusan MK secara Facta mengakui keberadaan beberapa organisasi advokat yang ada sekarang ini yakni PERADI, PERADIN dan KAI.

Hal ini sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung No 052/KMA/HK 01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang pada point 3”…. tetap beracara dipersidangan dengan tidak melihat dari organisasi mana berasal “ Sehingga atas perihal tersebut dapat diasumsikan advokat dari organisasi manapun boleh beracara jika sudah mengangkat sumpah di Pengadilan Tinggi sesuai point 1 dan 2, dan perlu diperhatikan maka dengan kalimat tersebut maka secara tersirat dan tersurat MA mengakui secara de facto beberapa organisasi yang ada sekarang ini yakni KAI, PERADI dan PERADIN. Maka dengan tertulisnya tidak melihat dari mana organisasi mana berasal seharusnya KAI mempunyai legal standing untuk menggugat. Hal ini juga merujuk Amar Putusan MK No. 101 dalam salah satu putusannya harus membentuk wadah tunggal dalam jangka 2 tahun apabila belum maka diselesaikan memlalui jalur hukum atas frase tersebut maka jelas Wadah Tunggal Advokat belum terbentuk.
Hal ini sejalan berita di primaironline.com, berikut ini adalah tanggapan dari pembaca primaironline.com, Budiman Sudharma, seorang advokat, mengenai wadah tunggal advokat, yakni :
1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni dalam pertimbangan hukumnya halaman 204 poin (3.9.5) menyatakan :
“Bahwa mengenai belum disumpahnya para Pemohon, …….. dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 antara lain telah dipertimbangkan oleh Mahkamah bahwa :
“Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan “… frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua Organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat. Kemudian Mahkamah mempertimbangkan, “Untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraph (3.14) huruf g diatas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi
Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara de facto saat ini ada”;
2. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 tersebut diatas sejalan dan telah menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 yang memutuskan kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada ;
3. Bahwa dengan kedua putusan tersebut yang sama-sama kita ketahui kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka tidak ada alasan hukum lain lagi yang dapat dijadikan oleh Pengadilan Tinggi untuk melakukan Sumpah yang dimohonkan oleh KAI, apalagi Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010 yang mengharuskan sumpah melalui PERADI bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 jo. Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut, oleh karena itu seyogyanya Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia harus berani melaksanakan sumpah dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia ini
4. Bahwa selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan surat No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 (copy terlampir) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia yang pada pokoknya menyatakan : “Advokat yang bersidang di Pengadilan adalah Advokat yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana mereka berasal. Surat tersebut mempertegas bahwa Advokat anggota KAI yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tidak bermasalah dalam beracara di Pengadilan” ;
5. Bahwa Ketua Mahkamah Agung juga dalam jawabannya selaku Tergugat dalam perkara No. 557/Pdt.G/2010/PN. Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa : “Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) tidak pernah melarang para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para Advokat yang diusulkan KAI”.
6. Bahwa surat Ketua MA diatas jelas bahwa KAI juga diakui sebagai organisasi Advokat dan wadah tunggal Advokat belumlah ada, hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan No. 79/PUU-VIII/2010 jo. Nomor 101/PUU-VII/2009 yang mendorong 2 (dua) Organisasi Advokat yang secara de facto ada (PERADI – KAI), untuk melaksanakan Kongres / Musyawarah para Advokat se-Indonesia guna membentuk wadah tunggal dimaksud.
(mac)
sumber : http://www.primaironline.com/berita/hukum/727127-pelurusan-pernyataan-ketua-umum-peradi-otto-hasibuan
Sehingga dari bacaan/berita diatas timbul pertanyaan besar “Apakah Majelis Hakim dalam mengambil Putusan telah memandang ataupun memperhatikan Putusan MK?” trus bagaimana implementasi pelaksanaan Putusan MK No. 101 dan 79 yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar. Ternyata Perjuangan belumlah usai sampai disini…Salam Merdeka dan salam Advokat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: