Legowo & Partners

Peradi Tidak Klaim Wadah Tunggal

In Uncategorized on Maret 22, 2011 at 5:48 pm

Air muka Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan mulai berubah. Jika sebelumnya ia terlihat santai di saat awal memberi sambutan dalam pelantikan pengurus Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat, maka raut wajahnya berubah menjadi serius sejurus kemudian.

 

“Ini berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Advokat di Mahkamah Konstitusi,” kata Otto, akhir pekan lalu.

 

Otto gusar karena berdasarkan catatannya, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah pernah sembilan kali diuji. Dari seluruh pengujian itu, ada satu yang akhirnya membatalkan keberadaan Pasal 31 UU Advokat. Pasal itu intinya memberi ancaman pidana bagi pihak yang berpura-pura mengaku dan menjalankan profesi sebagai advokat.

 

“Dari sembilan kali pengujian itu, dua di antaranya adalah pengujian terhadap Pasal 28 yang mengatur tentang keberadaan organisasi advokat. Hasilnya ditolak. Sekarang pasal itu kembali diuji di MK.”

 

Setelah ditelisik, lanjut Otto, argumen yang digunakan untuk menguji Pasal 28 UU Advokat bisa dibilang serupa. Para pemohon menganggap keberadaan Pasal 28 UU Advokat tersebut melanggar kebebasan berserikat yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 dan kebebasan mencari mata pencaharian seperti diatur Pasal 27 UUD 1945.

 

Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat lengkapnya merumuskan: Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

 

Di sini Otto merasa tak habis pikir. Mengapa pengujian pasal yang sama dengan argumen yang serupa masih dilakukan. “Padahal putusan Mahkamah Konstitusi harusnya bersifat final dan mengikat. Kenapa masih terus diuji dengan argumentasi yang hampir sama?”

 

Bagi Otto, keberadaan Pasal 28 UU Advokat sebenarnya sama sekali tak menghambat kebebasan advokat yang lain untuk berorganisasi. Bahkan ia sampai menegaskan bahwa Peradi tidak mengklaim diri sebagai wadah tunggal profesi advokat.

 

“Peradi bukan wadah tunggal,” kata Otto yang juga tercatat Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) ini. Itu sebab mengapa Peradi tak mengusik keberadaan organisasi advokat lain dengan mengajukan upaya hukum.

 

Walau bukan wadah tunggal, Otto melanjutkan, Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang diberikan mandat menjalankan fungsi sebagaimana diamanatkan UU Advokat. Yaitu fungsi memberikan pendidikan khusus, pelatihan, pengujian dan sertifikasi terhadap advokat.

 

“Dengan menjaga dan melaksanakan fungsi tersebut, maka kepentingan masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan profesi advokat dapat dilindungi,” kata Otto kepada hukumonline.

 

Otto tak berani membayangkan jika MK menganulir Pasal 28 UU Advokat. Akan terjadi kekosongan hukum. “Sebab tak ada lagi otoritas yang bertugas menjaga kualitas profesi advokat.”

 

Ia mengutip pendapat mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dihadirkan Peradi sebagai ahli di persidangan MK, Rabu pekan lalu (15/3). Abdul Hakim menyatakan bahwa untuk keperluan menjaga masyarakat pencari keadilan dari tirani atau kesewenang-wenangan penyelenggara profesi advokat, maka keberadaan Pasal 28 UU Advokat perlu dipertahankan.

 

Untuk keperluan menjaga kepentingan masyarakat pencari keadilan itu, maka negara diberikan margin apresiasi (margin of appreciation) yakni batas legitimasi negara untuk membuat kebijakan yang membawa akibat mengurangi atau membatasi HAM.

 

“Sebagai contoh, negara boleh mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok. Di satu sisi, si perokok bisa berdalih merokok adalah hak asasi. Tapi di sisi lain negara punya otoritas untuk membatasinya,” ujar Otto.

 

Agar negara tak sewenang-wenang juga menggunakan margin apresiasi, maka UUD 1945 sebenarnya sudah memberi batasan jelas. Pertama, pembatasan HAM harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Kedua, semata guna menjamin penghorman atas hak dan kebebasan orang lain. Ketiga,  mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dan terakhir, tidak mengesampingkan HAM yang bersifat dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right).

 

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 sudah membatasi secara tegas apa saja yang termasuk non derogable right, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d88d0291048b/peradi-tidak-klaim-wadah-tunggal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: