Legowo & Partners

KEABSAHAN ADVOKAT BERACARA DI SIDANG PENGADILAN*

In Uncategorized on Desember 4, 2010 at 10:56 pm

1
KEABSAHAN ADVOKAT BERACARA DI SIDANG PENGADILAN*
I. Pendahuluan
Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-
Undang ini (Undang – undang Advokat). Selanjutnya menurut ketentuan undang –
undang Advokat Bab II Bagian Kesatu tentang Pengangkatan dalam Pasal 2 ayat (2)
ditegaskan bahwa Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia, dst… s/d huruf i. Kemudian lebih lanjut
dalam Bagian Kedua tentang Sumpah, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum
menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji
dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili
hukumnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut secara normatif “Sumpah di sidang terbuka
Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” merupakan salah satu kewajiban yang
harus dipenuhi oleh orang yang sudah diangkat oleh Organisasi Advokat sebagai
Advokat sebelum menjalankan praktiknya dalam memberikan jasa hukum. Permasalahan
timbul ketika dua tahun setelah diundangkannya Undang – undang Advokat terbentuk 3
(tiga) Organisasi Advokat yaitu PERADI, KAI dan PERADIN yang masing – masing
menyatakan diri sebagai Organisasi Advokat yang sah. Menyikapi permasalahan tersebut
Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa surat terkait dengan perselisihan
Organisasi Advokat terakhir dengan Surat No.089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010
perihal Penyumpahan Advokat yang belakangan ini telah memicu kontroversi diantara
ketiga organisasi advokat yang telah terbentuk terkait penyumpahan advokat oleh
Pengadilan Tinggi. Sehubungan dengan kondisi tersebut permasalahan dalam diskusi ini
terbatas mengenai bilamana Advokat dapat beracara di sidang Pengadilan.
II. Pembahasan
Diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Tanggal 5
April 2003 telah memberikan dasar bagi terbentuknya Organisasi Advokat. Menurut
ketentuan Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa “ Organisasi Advokat merupakan satusatunya
wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk
meningkatkan kualitas profesi Advokat”, kemudian Pasal 30 ayat (2) menegaskan
bahwa “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib
menjadi anggota Organisasi Advokat”, dan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa
* Rumusan hasil diskusi yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PTUN Palembang
menyikapi perselisihan Organisasi Advokat;
2
“Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah
diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan tersebut
seluruh Advokat yang sudah diangkat sebelum maupun sesudah diundangkannya UU
Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.
Pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 18
Tahun 2003 Tentang Advokat dibentuk untuk paling lama 2 tahun setelah UU tersebut
berlaku (berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 April 2010) sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 32 ayat (4) : Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.
Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun setelah UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat diundangkan sampai dengan Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk yang
ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia pada Tanggal 01
Mei 2009 dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 telah
terdapat banyak pertanyaan dari para Ketua Pengadilan Tinggi beberapa daerah, yang
pada intinya mempertanyakan bagaimana sikap para Ketua Pengadilan Tinggi
sehubungan dengan adanya permintaan penyumpahan Advokat, begitu pula Mahkamah
Agung Republik Indonesia banyak menerima surat dari organisasi Advokat, baik dari
PERADI, KAI maupun dari PERADIN,yang kesemuanya menyatakan diri sebagai
organisasi Advokat yang sah, sedangkan yang lain tidak sah.
Bahwa terhadap permasalahan sumpah Advokat tersebut dikaitkan dengan
ketentuan yang menyatakan semua Advokat yang diangkat setelah berlakunya UU
Nomor 18 Tahun 2003 harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat, terdapat fakta bahwa usulan penyumpahan advokat yang dimintakan
ke Pengadilan Tinggi tidak hanya berasal dari PERADI, melainkan juga dari KAI dan
PERADIN yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang sah.
Berkaitan dengan keadaan tersebut Mahkamah Agung RI melalui Surat Ketua
Mahkamag Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 memerintahkan
agar semua Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk sementara waktu
tidak mengambil sumpah advokat baru yang dimintakan penyumpahannya kepada
Pengadilan Tinggi selama penyelesaian masalah pembentukan organisasi advokat sebagai
wadah tunggal para advokat di Indonesia belum diselesaikan oleh para advokat karena
akan melanggar ketentuan Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan
terhadap advokat yang telah diambil sumpahnya di sidang Pengadilan Tinggi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
sebelum adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01
Mei 2009 tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi
manapun advokat tersebut berasal.
3
Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tersebut menyebabkan Advokat yang diangkat
setelah berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak dapat lagi
dimintakan penyumpahannya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili
hukumnnya terhitung sejak tangal 01 Mei 2009 sehingga ketika beracara di sidang
Pengadilan seringkali menimbulkan permasalahan karena ditolak dengan alasan belum
disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat.
Terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Surat Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tersebut di atas, telah diajukan
permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat kepada Mahkamah Konstitusi yang oleh Putusan MK Nomor
101/PUU-VII/2009 sebagaimana diucapkan dalam Sidang Pleno MK pada Hari Rabu
Tanggal 30 Desember 2009 pada intinya menyatakan bahwa “ adalah mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat jika Pengadilan Tinggi atas perintah UU wajib
mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa
mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat diputuskan oleh
MK secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar Putusan MK tersebut
diucapkan.
Bahwa lebih lanjut terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
052/KMA/V/2009 Tangal 01 Mei 2009 telah dicabut dengan Surat Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan
Advokat yang di dalam surat tersebut dinyatakan dikarenakan perseteruan yang nyata
terkait dengan organisasi advokat yang sah adalah antara PERADI dan KAI yang keduaduanya
dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada Tanggal 24 Juni 2010 telah
melakukan kesepakatan yang pada intinya Organisasi Advokat yang disepakati dan
merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI), yang mana.dalam kesepakatan tersebut tidak mengikutsertakan
pihak PERADIN sebagai salah satu organisasi advokat yang juga pernah disebutkan
dalam SK 052/KMA/V/2009.
Dan sebagai konsekuensinya Mahkamah Agung juga di dalam surat tersebut di
atas menyampaikan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk
mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat dengan
ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus
PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan Tanggal 24 Juni 2010 antara KAI dan
PERADI di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI.
Bahwa antara amar Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada
Tanggal 30 Desember 2009 dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan Advokat adalah saling
bertentangan isinya, di satu sisi amar Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang
diucapkan pada Tanggal 30 Desember 2009 menyatakan sampai dengan kurun waktu 2
4
tahun ke depan sejak Tanggal 30 Desember 2009 (yakni sampai dengan tanggal 29
Desember 2011) Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah atau janji advokat
sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi
advokat yang pada saat ini secara de facto ada (diantaranya KAI, PERADI, dan
PERADIN) sedangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010
Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan Advokat menyatakan bahwa Pengadilan
Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat
(harus dimaknai calon advokat adalah advokat vide frase Pasal 4 ayat 1 UU Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat) dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan
tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi.
Berdasarkan hal tersebut terhadap permasalahan terkait tidak disumpahnya
Advokat karena terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010
tanggal 25 Juni 2010, oleh karena merujuk pada Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009
Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah yang diusulkan oleh organisasi advokat
tanpa mengaitkan dari organisasi mana advokat itu berasal, maka agar tidak terjadi
polemik berkepanjangan sebagai salah satu alternatif penyelesaian untuk sementara
waktu sampai adanya penyelesaian atas perselisihan organisasi advokat yang oleh MK
diberi tenggang waktu dua ( 2 ) tahun, Advokat dapat beracara di pengadilan bilamana
sebagai berikut, yaitu:
1. Advokat yang sudah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang
berwenang tanpa melihat dari organisasi advokat mana yang bersangkutan
berasal.
2. Advokat yang belum disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang
berwenang tapi dapat dibuktikan melalui suatu surat yang bersangkutan sudah
dimintakan usulan penyumpahannya oleh suatu organisasi advokat tapi ditolak
penyumpahannya oleh Pengadilan Tinggi.
3. Advokat yang belum disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang
berwenang tapi dapat dibuktikan melalui suatu surat yang bersangkutan sudah
dimintakan usulan penyumpahannya oleh suatu organisasi advokat tapi sampai
dengan tenggang-waktu 4 (empat) bulan sejak surat usulan tersebut diajukan
belum ada jawaban atau kepastian mengenai penyumpahannya dari Pengadilan
Tinggi.
Demikian rumusan hasil diskusi menyikapi permasalahan keabsahan advokat
beracara di sidang pengadilan terkait Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30
Desember 2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010
tanggal 25 Juni 2010.
19 Oktober 2010

sumber : http://www.ptun.palembang.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=709&Itemid=294

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: