Legowo & Partners

“Semua Advokat Tukang Ribut. (Apa kata dunia….?)”

In Uncategorized on Oktober 19, 2010 at 12:49 pm

Written by admin2 Friday, 15 October 2010 11:07

Yan Apul, S.H, Advokad Senior

Membahas kontroversi yang ada pada organisasi advokat, maka patut dicatat fakta-fakta tentang organisasi advokat yang sudah ada, sebagai berikut: 1.PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) : a.Didirikan pada tanggal 21 Desember 2004, di Jakarta, dengan Ketua Umum pertama :DR Otto Hasibuan, SH MM. b.Peradi didirikan oleh 8 organisasi Advokat, yaitu ; 1.IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 2.AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) 3.IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) 4.HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) 5.APSI (Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia) 6.AKHI (Ikatan Konsultan Hukum Indonesia) 7.HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) 8.SPI (Serikat Pengacara Indonesia) c.Pada tanggal 30 April – 1 Mei-2009 Kongres Pertama Peradi di Pontianak d.Pada tanggal 24 Juni 2010 Otto Hasibuan melantik 132 pengurus Peradi hasil Munas Pontianak untuk masa 5 tahun. 2.Ada organisasi Advokat KAI (Kongres Advokat Indonesia) berdiri bulan Mei 2008, dengan Presiden pertamanya H. Indra Sahnun Lubis, SH. 3.Ada lagi organisasi Advokat Peradin. 4.Putusan Mahkamah Konstitusi, No.101/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember 2009. Pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tempo 2(dua) tahun organisasi Advokat harus bersatu, dan bila tidak tercapai, maka harus diselesaikan melalui peradilan umum. 5.Surat Ketua MARI, No.052/KMA/5, tanggal 1 Mei 2009, pada pokoknya menyatakan melakukan penyumpahan Advokat apabila Advokat sudah bersatu. 6.Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010, menyatakan setelah adanya kesepakatan organisasi Advokat Peradi dan KAI untuk bersatu dalam wadah satu-satunya organisasi Advokat, yaitu Peradi, maka Ketua Mahkamah Agung mencabut surat tanggal 1 Mei 2009, No.052/KMAA/V/2009, dan para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010. Pelaksanaan Undang-undang Advokat, No. 18 Tahun 2003 Undang-undang Advokat mengamanatkan pembentukan Organisasi Advokat dan perwujudannya , sbb: 1. Pasal yang mengatur berdirinya Organisasi Advokat. Organisasi-orgnisasi Advokat: IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, membentuk organisasi Advokat (pasal 32), yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, yang bebas dan mandiri, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kwalitas profesi Advokat, sedang ketentuan mengenai susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam AD dan ART, selanjutnya pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik. (pasal 28) 2. Tenggang waktu berdirinya Organisasi Advokat. Organisai Advokat harus berdiri dalam tempo 2 tahun, terhitung sejak tanggal 5 April 2003. 3. Organisasi Advokat dibentuk pada tanggal 21 Desember 2004 dengan Akta “Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia”, dan menetapkan Anggaran Dasar dan Pengurusnya untuk pertama kali, ditandatangani di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawan, S.H. 4. Kode Etik Advokat Indonesia di sahkan pada tanggal 25 Mei 2005. 5. Anggota Peradi adalah anggota yang terdaftar pada Peradi dan seluruh anggota organisasi pendiri. 6. Peradi menyelenggarakan pendidikan Advokat. 7. Pemasukan Peradi berasal dari uang pendaftaran, registrasi, pendidikan dan lain-lain. 8. Peradi sudah mempunyai cabang sebanyak ± 48 buah buah dan anggota sekitar 20 ribu orang. 9. Peradi menyelenggarakan Munas pada tanggal 31 Oktober 2009 di Pontianak, yang dihadiri oleh wakil-wakil cabang dan mengangkat DR Otto Hasibuan, S.H., M.H. menjadi Ketua Umum , dan selanjutnya DR Otto Hasibuan, S.H., M.H. melantik Dewan Pimpinan Peradi, sebanyak 132 orang. 10.Yang tidak disukai orang pada pengurus pertama Peradi ini adalah: a.Pengurus terkesan takut pada Munas Anggota. b.Mereka langsung memasang kuda-kuda untuk memegang jabatan selama 5 tahun dan ditambah 5 tahun lagi, seperti yang terjadi sekarang. c.Munas Advokat disamar dari Munas Cabang, seolah-olah Munas Advokat d.Pembentukan cabang dikuasai oleh mayoritas satu organisasi. e.Pengurus yang duduk di DPN cenderung menjaga kedudukan masing-masing ketimbang menggolkan misi organisasi, dari mana dia datang. f.Karena sudah timbul antipati dari banyak orang, apapun yang diperbuat DPN dianggap negatif. 11.Yang bagus dari Peradi a.Pendidikan calon Advokat jempol b.Pengawasan Kode Etik bagus, tetapi sayang tidak effektif karena ada organisasi Advokat yang lain. Kongres Advokat Indonesia (KAI) KAI berdiri bulan Mei tahun 2008, dipimpin oleh H.Indra Sahnun Lubis, SH (Ketua Umum IPHI, mantan Wakil Ketua Umum Peradi) dan DR Teguh Samudra, SH (sebagai Ketua Umum Ikadin, mantan Ketua Peradi), bersama dengan SPI, sebagian HAPI dan APSI, memisahkan diri dari Peradi. Sebab perpecahan Pengurus Peradi, di antaranya karena sebagian pengurus Peradi ingin mempertahankan Peradi sebagai wadah tunggal melalui Munas perwakilan cabang, yang dipilih berdasarkan rapat cabang dengan one man one vote, sedang sebagian lain ingin menyelenggarakan Munas dengan mengikut-sertakan seluruh organisasi Advokat yang ada dan seluruh Advokat yang ada di luar Peradi, sesuai dengan UU Advokat, dengan memakai hak suara one man one vote, sedemikian rupa tidak diputuskan agar tidak ada lagi organisasi Advokat lain atau Advokat di luar Peradi. Rezim yang pertama dipimpin oleh DR Otto Hasibuan, S.H., M.H. dan rezim kedua dipimpin oleh H. Indra Sahnun Lubis, S.H. Apakah Peradi Masih Tepat Meng-klaim Dirinya Wadah Tunggal? 1.Pengurus dan sebagian anggota Peradi tidak malu-malunya mengklaim organisasinya wadah tunggal yang sesuai dengan UU Advokat, dan tidak segan-segan men-cap Advokat-Advokat yang di luar Peradi sebagai perusuh yang ambisius seperti di antaranya 8 (delapan) organisasi pendiri (di antaranya lagi Ikadin ada dua, sering disebut Ikadin Otto dan Ikadin Teguh), ada KAI, dan ada pula Peradin (Frans) dan ada pula Peradin (Rambe). 2.Anggota Peradi adalah anggota yang terdaftar pada Peradi dan anggota-anggota pendiri Peradi. Tetapi anggota KAI dan anggota Peradin dan Peradin satu lagi belum tentu sudah masuk Peradi. Timbul pertanyaan, apakah Advokat yang hadir di Munas Pontianak sudah mewakili seluruh Advokat di Indonesia ini, mengingat Peradi adalah wadah tunggal ? Ketua Peradi menyataklan: “Yang bikin ribut organisasi Advokat ini adalah orang-orang yang tidak dikasi (diberikan) jabatan. Kalau dikasi kedudukan, aman semua !” Menurut saya ucapan ini ada benarnya, dan hal ini sudah dilaksanakan di Peradi, yaitu memasukkan 132 orang yang diperkirakan akan bikin rusuh, diangkat menjadi pengurus Peradi. Ternyata keributan masih terus terjadi diluar Peradi, sehingga harus pula diartikan : bahwa semua Advokat adalah tukang ribut. ( Apa kata dunia….? ) Dari hal-hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa amanat UU Advokat belum sepenuhya terlaksana. Masih diperlukan Munas Advokat Indonesia. Ada Apa dengan “KAI”. Pembentukan KAI sangat menggelegar dalam dunia profesi Advokat, karena tidak tertahan lagi teriakan-teriakan dari Advokat muda dan senior, pusat dan daerah, di gedung Atletik pada tahun 2008, walaupun saya, dalam satu kesempatan sudah mohon pada rapat agar berdamai dulu dengan pengurus Peradi. Pertengahan tahun 2008 dibentuklah Kongres Advokat Indonesia, didukung oleh Rekan Senior DR. Adnan Buyung Nasution, S.H., dan DR. Mulia Lubis, SH., dan lain-lain senior Advokat. KAI menyelenggarakan ujian Advokat, selanjutnya pendidikan Advokat. Kelihatannya, uang hasil pendidikan ini menyebabkan kepengurusan organisi Advokat ini sedikit bermasalah. Tiba-tiba Bangun Dua Peradin Tiba-tiba, pada tahun 2009, bangun pula organisasi yang sudah lama tidur, yaitu Peradin, di bawah pimpinan DR. Frans Hendra Winarta, S.H. Sekjen Rambe ingin menyelenggarakan pendidikan Advokat, tetapi ditolak oleh Ketua Umum DR. Frans Hendra Winarta, S.H. Hal ini menyebabkan Rekan Rambe membentuk Peradin baru, dan menyelenggarakan pendidikan Advokat. PERUNDINGAN Menjelang dilaksanakannya Munas Peradi di Pontianak (tanggal 30 April – 1 Mei 2010), utusan Peradi dan Penggurus KAI mengadakan pertemuan-pertemuan, serta masing-masing pihak memberikan kuasa kepada utusan masing-masing untuk membuat draft perdamaian antara Peradi dengan KAI untuk menjadi landasan Munas persatuan di Pontianak. Tetapi sayang, draft perdamaian tidak dapat selesai sampai Munas berakhir. Munas tidak menghasilkan perobahan AD (anggaran dasar) dan memilih kembali DR. Otto Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum, dengan cara akklamasi. Munas Peradi ini tidak diikuti oleh seluruh Advokat Indonesia dan tidak pula oleh seluruh anggota Peradi, teristimewa KAI dan anggota-anggota KAI serta Peradin. Terlepas dari Munas Pontianak adalah Munas Advokat atau Munas Peradi, perundingan tentang mempersatukan kembali Peradi dengan KAI masih dilanjutkan, sehingga didapatlah satu konsep yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pokok kesepakatan antara Peradi dan KAI adalah bahwa kedua organisasi sepakat untuk menerima Organisasi Peradi sebagai wadah tunggal dan akan menyelenggarakan Munas bersama dengan mengundang seluruh Advokat Indonesia yang di dalam atau di luar organisasi ini dengan pemilikan suara “one man one vote” pada tahun 2012, untuk merubah AD dan menentukan kepengurusan baru dengan transparans. Dan kedua organisasi ini akan mohon pada Ketua Mahkamah Agung untuk mencabut surat No.052, tanggal 1 Mei 2009, sehingga calon-calon Advokat dari kedua belah pihak akan disumpah oleh Mahkamah Agung. Dalam rangka mensukseskan penyumpahan ini, Ketua Mahkamah Agung diminta ikut menyaksikan perdamaian. Perdamaian Batal? Perdamaian dibatalkan sepihak oleh KAI, karena merasa Peradi tidak memenuhi janji yang sudah disepakati, diantaranya wadah tunggal memakai nama lain yang disepakati oleh Munas Advokat. Karena Rekan Indra Sahnun Lubis SH hadir, sebaiknya kita menyimak langsung dari beliau. Advokat Tunduk Aturan. Karena kita adalah Advokat, apalagi penegak hukum, maka tidak seorangpun akan menyanggah bahwa kita harus tunduk pada aturan hukum. Disamping itu tidak boleh pula lupa: “Harus adil” Kesimpulan 1.Ada baiknya, kita mematuhi aturan yang berlaku, terutama undang-undang Advokat dan peraturan lainnya. 2.Kita boleh terus maju, meneruskan organisasi “wadah tunggal” yang ada dengan perobahan-perobahan yang memenuhi aspirasi sebagian besar Advokat, atau mundur kebelakang dengan membenahi UU Advokat terlebih dahulu. Bila maju terus, kita menuju wadah tunggal. Bila mundur, kita menuju Federasi. 3.Bila terus maju, kita memerlukan kesepakatan untuk membentuk Panitia Penyelenggara Munas Advokat yang mewakili seluruh kepentingan, sesuai dengan UU 4.Kita perlu kesepakatan para Advokat untuk melarang organisasi yang ada untuk tetap menjadi organisasi Advokat dan melarang membentuk organisasi baru. 5.Munas Advokat harus dilaksanakan sesuai dengan putusan MK No.101, yaitu 2 tahun terhitung sejak tangal 29 Desember 2009, atau diselesaikan melalui peraturan umum. 6.Kelihatannya, pendidikan Advokat menghasilkan uang banyak, menggoda orang untuk main money politics, membentuk organisasi baru atau mencongkel yang ada. Perlu pembahasan khusus tentang ini.

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=322%3Asemua-advokat-tukang-ribut-apa-kata-dunia&catid=37%3Aopini&Itemid=61&lang=en

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: