Legowo & Partners

Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

In Uncategorized on Februari 3, 2010 at 9:26 pm

PUTUSAN

Nomor 101/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. H.F. Abraham Amos, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Dosen/Instuktur PKPA/Konsultan Hukum/Kandidat Advokat, alamat Jalan Kelapa Gading III Nomor 5, Cililitan Besar, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur-13510;

Selanjutnya disebut sebagai —————————————- Pemohon I;

2. Djamhur, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Praktisi/Kandidat Advokat , alamat Jalan Pertiwi XIII/62, Sawangan, Depok;

Selanjutnya disebut sebagai ————————————— Pemohon II;

3. Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Praktisi/Kandidat Advokat, alamat Jalan Papanggo Nomor 2C, RT 01 RW 06, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ————————————— Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ————————————— para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 dengan Nomor 101/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 3 September 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan agenda pemeriksaan berkas perkara dalam persidangan ke 2 (kedua) permohonan “uji materil” dihadapan Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 3 September 2009, (vide Pasal 39 UU MK Nomor 24 Tahun 2003), pada prinsipnya Panel Hakim telah memberikan pengarahan dan saran untuk perbaikan materi permohonan supaya lebih terfokus pada inti persoalan yang dimohonkan oleh para Pemohon. Oleh sebab itu, para Pemohon telah memperbaiki materi permohonan tersebut secara “on the spot”, dan diregistrasi kembali oleh para Pemohon pada saat usai persidangan pada saat itu juga, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

  1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang bercitacita dan memilih jalan hidup untuk berkarier menjadi penegak hukum yaitu profesi advokat, dan untuk mencapai profesi tersebut para Pemohon secara prinsip telah mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan baik formil maupun materil yang ditentukan dalam Pasal 2 juncto Pasal 3 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dengan segala konsekuensi yang ada, juga dengan perjuangan dan pengorbanan yang cukup berat, antara lain yakni materi, waktu dan pikiran serta dukungan moril keluarga (Bukti P- 1);
  1. Bahwa seluruh mekanisme persyaratan seperti yang disebutkan pada angka (1) di atas, telah pula dilakukan pelantikan dan pengangkatan advokat baru yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) tanggal 27 April 2009 di Gedung Bidakara Pancoran Jakarta Selatan yang telah melantik sebanyak 1243 orang kandidat advokat menjadi advokat resmi (sah), termasuk para Pemohon, dan kemudian diberikan kutipan dari salinan asli Surat Keputusan DPP. KAI tentang Pelantikan dan Pengangkatan Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 (Bukti P- 2);
  1. 3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 Ketua MA-RI DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. mengeluarkan KMA Nomor 052/KMA/V/2009 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dengan tembusan kepada para Wakil Ketua MA-RI, para Ketua Muda MA-RI, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama, para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kadilmitama, para Kepala Pengadilan Militer Tinggi. Inti dari isi KMA 052 yang merugikan Hak Dasar Konstitusional dari para Pemohon dikutip sebagai berikut:

“Ketua Mahkamah Agung meminta kepada ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan didalam organisasi advokat berarti Ketua Pengadilan tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai Pasal 4 tersebut diatas tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi manapun ia berasal, apabila ada advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi) maka sumpahnya dianggap tidak sah sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan…” demikian petunjuk yang diberikan Ketua MA-RI untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bukti P- 3);

  1. Bahwa akibat terbitnya KMA 052 tanggal 1 Mei 2009 tersebut, hanya berdasarkan penafsiran hukum Ketua MA-RI yang mendalilkan bahwa KMA 052 adalah bermuara dari substansi Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh sebab itu pengambilan sumpah advokat yang tidak sesuai dengan KMA 052 seperti yang dijelaskan dalam butir 3 (tiga) di atas, tidak diperkenankan untuk beracara di Pengadilan. Itu sebabnya, seluruh jajaran Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di Indonesia berpedoman pada Surat Ketua MA-RI tersebut. Lebih ironis lagi, Advokat baru yang sudah dilantik dan diangkat sumpahnya tanggal 27 April 2009 oleh organisasi advokat sebelum berlakunya KMA 052 tetap tidak diakui eksistensinya dan termasuk tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat untuk beracara di pengadilan. Padahal jika dikaji lebih mendalam bahwa asas hukum positif yang dianut di Indonesia tidak boleh diberlakukan surut (retroaktif/omkering van bewijslast) melainkan berlaku kedepan (progressive) (Bukti P- 4);
  1. Bahwa dampak dari apa yang telah dijelaskan pada angka 4 tersebut di atas, menyebabkan para Pemohon dan rekan-rekan para Pemohon yang notabene advokat baru yang sumpahnya tidak sesuai dengan KMA 052 yang didalilkan oleh Ketua MA-RI berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, menyebabkan para Pemohon dan rekan advokat baru lainnya mempunyai beban eskalasi mental yang sangat tinggi dan tidak dipercaya oleh siapapun juga termasuk isteri, klien, teman-teman, dan terlebih lagi para Pemohon merasa rendah diri serta tidak konfiden (percaya diri) akibat terhalangi oleh KMA 052 tersebut untuk menjalankan aktivitas mencari nafkah kehidupan melalui jalur profesi Advokat yang tidak legitimate;
  1. Bahwa terlebih rancu lagi konten frasa bahasa yang termaktub dalam butir (1) KMA 052 bahwa Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengaku atau tidak mengaku suatu organisasi. Atau dengan kata lain MA-RI tidak dalam posisi menilai mana organisasi yang Sah dan yang tidak Sah, artinya adanya ambiguitas eksistensi organisasi advokat yang secara eksplisit telah diuraikan dalam paragraf pertama alinea ke 6 yang secara tidak langsung diakui oleh Ketua MA-RI ada tiga organisasi advokat yakni PERADI, KAI, maupun dari PERADIN, yang telah mengajukan surat untuk Pengambilan Sumpah Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang sah, sedangkan yang lainnya tidak sah. Selanjutnya pada butir (2) KMA 052 secara jelas Ketua MA-RI menegaskan didalam UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan undang-undang ini”. Hal ini berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam undangundang yang bersangkutan. Hal tersebut merujuk pada substansi Pasal 28 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang tidak secara tegas menyebutkan bahwa siapa dari ketiga organisasi advokat yang mengklaim dirinya Sah (?), karena bunyi pada pasal tersebut tidak menyebut nama dari ketiga organisasi dimaksud, termasuk dalam penjelasan umum hanya terkutip  frasa bahasa “cukup jelas”, sebenarnya apa yang cukup jelas dalam penjelasan umum UU Advokat yang dimaksudkan itu (?) hal inilah yang membingungkan para Pemohon dan bahkan seluruh kandidat advokat;
  1. Bahwa dengan demikian, Ketua MA-RI dalam hal ini tidak mengakui ketiga organisasi tersebut jika dimaknai dari kosa-kata frasa bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga tidak ada ketegasan Ketua MA-RI dalam menentukan sikap, dan bahkan telah menginjak-injak perintah Pasal 4 ayat (1) yang wajib harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak, terlepas dari organisasi mana yang Sah dan mana yang tidak, karena substansi Pasal 28 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 juga tidak secara tegas menjelaskan keabsahan organisasi advokat dimaksud. Jadi pada hakikatnya KMA 052 itu tidak idemdito dengan Roh dari Pasal 4 ayat (1), tetapi sangat bertentangan karena tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Terlepas dari pertikaian internal organisasi advokat, bukanlah hak konstitusional MARI untuk menyampingkan keabsahan Pasal 4 ayat (1) yang secara jelas dan tegas memerintahkan KPT untuk mengambil sumpah Advokat apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g, juncto Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang merupakan perintah  Undang-Undang tanpa perlu MARI untuk mendalilkan dalil-dalil hukum yang keliru (rechtdwaling) dan diartikan secara subjektif itu;
  1. Bahwa kemudian para Pemohon bersama-sama dengan rekan-rekan advokat baru yang lainnya dan juga DPP. KAI, mencoba untuk meminta klarifikasi KMA 052 tersebut pada tanggal 14 Mei 2009 dan meminta kejelasan kepada ketua MARI bahwa KMA 052 tersebut sangat mencederai (menzholimi) hak-hak dasar kami dalam menjalankan profesi sebagai advokat, karena disatu sisi kami telah memenuhi segala persyaratan menjadi advokat sesuai ketentuan yang ada, dan di sisi lain para Pemohon meminta dalam pertemuan itu agar KMA 052 dapat ditinjau ulang keabsahannya (Bukti P- 5);
  1. Bahwa terlebih lagi Ketua MA-RI secara subjektif dan sepihak sesungguhnya tidak memperhatikan permohonan dan klarifikasi para Pemohon tentang keabsahan KMA 052 tersebut, di samping itu juga tidak mempertimbangkan terlebih dahulu hak-hak dasar konstitusional para kandidat advokat yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang terhadap para Pemohon untuk dapat menjalankan profesi demi mencari nafkah untuk keluarga, malah mengeluarkan lagi KMA Nomor 064/KMA/V/2009 yang intinya adalah MA-RI tidak merubah sikap dan pendiriannya dan bahkan memperkuat posisi KMA 052 tersebut untuk tetap diberlakukan dengan tidak mematuhi Pasal 4 ayat (1) yang notabene adalah perintah (amanat) produk Undang-Undang yang berada lebih tinggi di atas kewenangannya, sehingga pada faktanya Ketua MA-RI telah melakukan hal yang disebut “abused of power” dan tidak melaksanakan “principle of legal security” (nietrechtzekerheids) atau berbuat sewenangwenang (detornement du pouvoire) karena tidak taat asas hokum sebagaimana yang dimaksud dengan “staatwetgever=staatregelings derogate legi inferior” berdasarkan adagium “lex specialis derogate legi generalis” (lex superior derogate legi inferior) (Bukti P- 6);

10.  Bahwa penefsiran hukum yang dilakukan oleh Ketua MA-RI terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dengan mengeluarkan surat KMA Nomor 52/KMA/V/2009 juncto Nomor 064/KMA/V/2009 merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan hokum yang berlakundan telah memasuki domain “Judicial Preview” yang merupakan otoritas dari pembuat Undang-Undang, hal ini semata-mata karena ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya …. di sidang terbukan Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya”. Seperti kita telah ketahui bersama bahwa Pengadilan Tinggi berada dibawah otoritas kewenangan MA-RI, sehingga MA-RI merasa berhak untuk mencampuri mengenai pengambilan sumpah para kandidat advokat yang akan diambil sumpahnya, namun jika kita cermati secara seksama menurut tekstual dan kontekstual yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya sama sekali dengan wewenang otoritas MA-RI, malainkan berada pada wewenang KPT;

11.  Bahwa pengertian Advokat wajib diambil sumpahnya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi adalah hal yang bertentangan dengan hak Konstitusional dari para calon advokat yang telah memenuhi syarat-syarat formal sesuai UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena organisasi advokat dan advokat adalah lembaga dan profesi yang bersifat bebas dan mandiri, sehingga menurut hematnya pengambilan sumpah advokat tidak perlu lagi dilakukan dihadapan siding terbuka Pengadilan Tinggi yang notabene adalah Institusi yang tidak ada kaitannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan secara jelas dan transparan pada angka (1) sampai dengan angka (11) tersebut di atas, maka secara yuridis formal maupun materil perlu dilakukan pendalaman analisis yuridis (in deepest legal analyzed) sebagai berikut:

  1. A. ANALISIS TENTANG MASALAH HUKUM

1. Bahwa materi muatan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 [vide Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juncto Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g], merupakan wewenang mutlak (absolute right) dalam hal independensi organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat sesuai perintah Undang-Undang. Namun, dengan terbitnya Surat KMA Nomor 052/KMA/V/2009, juncto Nomor 064/KMA/V/2009 yang bersifat fakultatif (aanvulendrecht) itu, tidak memiliki daya paksa (imperative categories) untuk menyampingkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU. Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dalam hal pengambilan sumpah advokat dan bertentangan dengan hukum. Sehingga berlaku asas hukum Staatwetgever = Staatregelings derogate legi Inferior berdasarkan adagium lex specialis derogate legi generalis (lex superior derogate legi inferior), karena suatu peraturan internal yang dibuat oleh Pejabat Umum yang lebih rendah kedudukannya, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang khusus yang dibuat oleh Pejabat Negara (Legislatif) yang kedudukannya lebih tinggi berada di atasnya. Apabila diterapkan dapat berakibat bipolarisasi (antinomie), karena fungsi pengawasan advokat yang melekat dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985, telah dicabut dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUUII/ 2004);

2. Bahwa substansi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah Roh Hukum yang bersifat deklaratif (Legal Command) dan wajib harus dilaksanakan (dwingendrecht). Itu sebabnya, kedua buah surat Ketua MA-RI tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya, karena pertikaian internal antara organisasi advokat bukanlah sebagai alasan untuk Pengadilan Tinggi tidak melakukan pengambilan sumpah advokat. Terlepas dari apa penyebab dan motif pertikaian tersebut, bukan urusan MA-RI untuk memboikot hak dan kedaulatan dari para Pemohon dan seluruh kandidat advokat di Indonesia umumnya untuk menjadi advokat, karena seluruh komponen dan elemen persyaratan telah dipenuhi oleh para Pemohon untuk menjalankan aktivitasnya sebagai advokat yang sah (legitimate), dan bukan sebaliknya dilakukan pembunuhan eksistensi dan karakter (Existention and Character Assassination) dari para Pemohon yang tidak tahu menahu masalah konflik internal organisasi advokat yang sekarang ini mengklaim dirinya masing-masing adalah yang Sah, sehingga berdampak negative terhadap para Pemohon, hal tersebut tidak sesuai dengan penalaran hokum yang logic rational dan tidak ada relevansi ratio legis (spirit of law);

3. Bahwa dengan diberlakukannya kedua buah Surat Ketua MA-RI tersebut, telah menimbulkan berbagai dampak ketidakpastian hokum (nietrechtzekerheids), khususnya telah menciderai hak-hak konstitusional dari para Pemohon dan umumnya para kandidat advokat diseluruh Indonesia, sehingga sangat bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang telah memberikan jaminan proses hukum yang berkeadilan (due process of law) bagi kepentingan para Pemohon dan seluruh kandidat advokat tanpa terkecuali. Berdasarkan uraian pada huruf A. Analisis Tentang Masalah Hukum angka (1), angka (2), dan angka (3), dan sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945, juncto UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang merupakan wewenang Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menguji materil (judicial review) terhadap materi muatan Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, atas substansi Pasal 4 ayat (1), UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang bertentangan terhadap UUD 1945, khususnya menyangkut hak-hak konstitusional dari para Pemohon oleh akibat terbitnya kedua buah Surat Ketua MA-RI yang telah menutup pintu hukum untuk diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) menjadi kandas;

Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran formil dan materil menyangkut ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan seperti yang dijabarkan tersebut di atas, maka terlebih dahulu para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai orang yang berkepentingan dalam hal uji materil ini wajib mengikuti ketentuan seperti dijabarkan berikut ini.

  1. B. Kedudukan Hukum Para Pemohon/Legal Standing (Persona Standi in Judicio)

Bahwa status dari para Pemohon, adalah sebagai orang-perorangan warga negara Indonesia, yang dirugikan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setelah para Pemohon mengikuti seluruh persyaratan untuk menjadi advokat dan telah dilantik serta diangkat sebagai advokat, akan tetapi tidak dapat diambil sumpahnya. Oleh karena itu, maka menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi juchto Pasal 51 ayat (1) huruf a juncto ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada para

Pemohon untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya yang dipandang telah

dirugikan, yaitu:

Bahwa para Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang secara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telah dirugikan oleh akibat tidak dapat diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebabkan oleh terbitnya KMA Nomor 052 tersebut, sebagaimana yang dapat diuraikan berikut ini:

  1. Adalah merupakan hak konstitusional dari para Pemohon, menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu:

a)     Bahwa dengan diberlakukannya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 4 ayat (1), bahwa Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. (Akan tetapi, pengambilan sumpah dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh KPT akibat terbitnya Surat KMA Nomor 052/KMA/V/2009 juncto Nomor 064/KMA/V/2009), mengakibatkan eksistensi Pemohon, termasuk seluruh kandidat advokat di Indonesia tanpa terkecuali, tidak dapat diambil sumpahnya di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya sesuai perintah Undang-Undang. Sehingga implikasinya menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat tendensius dan membuat para Pemohon frustrasi serta tertekan secara mental dan psikologis, karena tidak dapat melakukan aktivitas sebagai advokat yang sah (legitimate);

b)    Bahwa para Pemohon tidak bisa memperoleh kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya yang menyandang status intelektual dan berprofesi sebagai advokat. Tambahan pula, bahwa untuk bekerja di perusahaan atau kantor hukum harus memiliki ijin advokat yang sah (legitimate), tanpa itu tidak akan dipercayai untuk bersidang di Pengadilan untuk menangani perkara yang disampaikan oleh klien, hal ini semakin menambah beban mental dan pikiran bagi para Pemohon, dan umumnya seluruh kandidat advokat yang senasib sepenanggungan akibat tidak bisa berpraktik atau memperoleh kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya.

  1. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang terberi oleh UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hlkum”, yaitu:

a)     Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dianggap tidak dapat memberikan jaminan kepastian hokum (nietrechtzekerheids) maupun proses hukum yang adil (due process of law), khususnya perlakuan yang sama di muka hukum (equality under the law) maupun persamaan hak di muka hukum (equality before the law), sehingga sangat sulit bagi para Pemohon guna memperoleh supremasi hukum untuk pengambilan sumpah oleh KPT sebagai penyandang status advokat agar dapat menjalankan haknya dalam hal beracara dihadapan sidang pengadilan sebagaimana layaknya seorang advokat yang sah dan diakui (legitimate);

b)    Bahwa dengan tidak dapat diambil sumpah advokat oleh KPT sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sirnalah semua perjuangan yang begitu banyak mengeluarkan energi pikiran, waktu, tenaga, dan nilai materiel yang tidak terhitung banyaknya. Tambahan pula, bahwa tidak ada Klien yang bisa didampingi dalam keadaan urgensi kendatipun itu wajib harus ditolong oleh para Pemohon, disebabkan tidak memiliki ijin sebagai advokat yang sah pada umumnya akibat tidak diambil sumpah oleh KPT karena terbitnya Surat Ketua MA-RI yang menjadi dilema Status Quo (Legal Catastrophe);

c) Bahwa substansi Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 merupakan penafsiran pasal krusial (parsialitas) dan bersifat deklaratif (legal command) yang dimaknai secara terselubung (the veil clausula) sehingga mematikan roh hukum (spirit of law) itu sendiri, atau dengan kata lain tidak memiliki rasio nalar hukum (ratio legis) akibat over lapping (multiplier effect) dalam penafsirannya, sehingga melampaui batasan hak konstitusional dari setiap manusia terutama para Pemohon, dan sangat bertentangan terhadap UUD 1945. Karena yang dimaksud dengan hak kedaulatan hukum itu ic. Hak Konstitusional dari para Pemohon khususnya dan umumnya seluruh kandidat advokat sebagai warga negara dalam kategori rule by law (recht staat) sesuai azas normologi philosophie grondslag , sociologies gronslag, juridische grondslag, dan politieche grondslag, sehingga perilaku pemasungan dan pembodohan intelektual (intellectual idiocy) yang terkait dengan Surat Ketua MA-RI tersebut, merupakan rule by man (mach staat) atau

tipologi tiranisme yang mengeksploitasi hak-hak solidaritas sosial yang membutuhkan keadilan (justiabelen) karena tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

3. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tidak dapat dipenuhi akibat pertikaian internal antar organisasi advokat yang berlarut-larut, telah merugikan prioritas kepentingan dari para Pemohon maupun eksistensi serta kredibilitas organisasi advokat itu sendiri, sehingga sangat merugikan hak konstitusional dari para Pemohon dan para Kandidat Advokat Indonesia, karena dipandang sangat bertentangan dengan pendalaman pemahaman terhadap UUD 1945 sebagai hukum dasar (grundnorm) yang wajib dijunjung tinggi dalam hal perlindungan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen, yakni:

a)     Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, yaitu: dengan tidak berfungsinya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, karena pada realitanya hak konstitusional para Pemohon telah terdiskriminasi dengan perlakuan yang tidak adil dan bijak, sehingga sangat menyakitkan dan menciderai masa depan dari para Pemohon serta para Kandidat Advokat Indonesia menjadi tidak berdaya (impotent) dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

b)    Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”, yaitu tentang pertikaian yang semakin berlarutlarut antar organisasi advokat, perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah (eksekutif) dalam hal menyikapi permasalahan tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan pemenuhan hak asasi dan hak-hak konstitusionalitas dari para Pemohon khususnya dan para Kandidat Advokat Indonesia pada umumnya yang telah dirugikan oleh KMA 052 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UUD 1945;

c)     Bahwa tentang perlindungan hukum bagi kepentingan para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (5) bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”, yaitu bahwa eksistensi Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 telah dengan sengaja atau secara tidak langsung dibekukan (amputasi), sehingga terminologi dan fungsionalitas untuk pengambilan sumpah advokat menjadi dilematika tersendiri, hal itu secara nyata dan jelas melanggar hak asasi manusia, khususnya para Pemohon serta umumnya para Kandidat Advokat Indonesia, dan dengan sengaja tidak menghormati prinsip-prinsip dasar negara hokum yang demokratis.

  1. C. MATERI UNDANG UNDANG ADVOKAT NOMOR 18 TAHUN 2003 YANG DIMOHON UJI MATERIL (Judicial Review) OLEH PARA PEMOHON

Materi muatan tentang pasal dan ayat yang termaktub dalam UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang dipandang sangat parsialitas, dan krusial, serta berimplikasi diskriminatif, serta melanggar hak konstitusional para Pemohon terutama adalah tentang pelecehan eksistensi dan karakter (existention and character abused) dalam prosesi pelanggaran hak asasi manusia (human right violence) yang sangat merugikan status dari para Pemohon, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN,

DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kedua

SUMPAH

Pasal 4

(1) “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tingi di wilayah domisili hukumnya”;

(2) ——– dstnya;

(3) ——– dstnya. ————————————————————– (Bukti P- 7);

  1. D. HAK KONSTITUSIONAL DARI PARA PEMOHON YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN PASAL DAN AYAT DALAM UUD TAHUN 1945

Bahwa mengenai hak-hak konstitusional para Pemohon khususnya dan para Kandidat Advokat Indonesia pada umumnya yang dirugikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 yakni: menyangkut ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal serta ayat-ayat yang diuraikan berikut ini:

Pasal 27

(2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28D

(1)     “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum”.

Pasal 28I

(2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

(4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”;

(5). “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka palaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijabarkan secara jelas dan transparan dalam posita yang diajukan untuk uji materil (judicial review) oleh para Pemohon tersebut di atas, maka untuk dan atas nama seluruh kepentingan hukum dari para Pemohon khususnya dan umumnya para Kandidat Advokat Indonesia tanpa terkecuali, dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi) yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan

putusan dalam petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan dari para Pemohon tersebut;
  1. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan terhadap UUD 1945;
  1. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo at bono). Selanjutnya untuk meyakinkan semua dalil-dalil hukum dari para Pemohon, maka dilampirkan fotokopi alat bukti otentik (P-1 sampai dengan P-7) yang dapat memperkuat isi dari posita dan petitum yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, sebagaimana yang dilampirkan bersama dalam permohonan uji materil (judicial review) ini. Demikianlah permohonan uji materil (judicial review) ini diajukan oleh para Pemohon, guna memperoleh alas pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam hal perlindungan dan penegakan hukum serta kebenaran dan keadilan bagi seluruh kepentingan dari para Pemohon dan umumnya bagi seluruh kandidat advokat;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

  1. Bukti P-1 : Fotokopi Kuitansi Pembayaran/Sertifikat Atas Nama ke tiga Pemohon;
  2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pelantikan/Pengangkatan sebagai Advokat oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI);
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Asli Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah, Senin tanggal 27 April 2009;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 064/KMA/V/2009, tanggal 18 Mei 2009, perihal tanggapan Mahkamah Agung terhadap Pernyataan Sikap DPP KAI atas Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/.2009 tanggal 01 Mei 2009;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Selain itu, para Pemohon telah mengajukan satu orang ahli bernama Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S. yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009, sebagai berikut;

  • Bahwa Surat Nomor 52 KMA mengandung dua hal penting. Yang pertama, pengadilan tinggi tidak terlibat dalam konflik antar organisasi advokat;
  • Bahwa Pengadilan tinggi tidak boleh membenarkan advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 untuk beracara di pengadilan. Dengan mempertimbangkan Pasal 28D UUD 1945 dan pasal-pasal terkait mengenai hak asasi manusia dapatlah dipahami bahwa surat KMA Nomor 052 merupakan sebuah kebijakan pejabat negara, tetapi jika direnungkan secara mendalam kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu yang menghalangi perwujudan HAM para advokat;
  • Bahwa Surat KMA Nomor 052 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak dapat disangkal bahwa surat tersebut melanggar Pasal 28D UUD 1945. Surat KMA Nomor 052 tersebut telah menafikkan hak-hak konstitusional advokat yang sudah diambil sumpah oleh pimpinan organisasi advokat;
  • Bahwa Surat KMA Nomor 052 ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2009, padahal sebagian besar advokat yang tergabung di dalam KAI atau organisasi advokat lain telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 27 April 2009. Seharusnya Surat KMA Nomor 052 itu berlaku prospektif dan tidak retroaktif, dan memang harus dibatalkan Surat KMA Nomor 052 atau menyatakan tidak dapat dipakai sebagai dasar pembenaran melarang para advokat beracara di pengadilan;
  • Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan itu berarti MA berpendapat bahwa konflik kepentingan antar organisasi advokat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian pengadilan tinggi dapat mengambil sumpah advokat baru. Tanpa disadari Surat KMA Nomor 052 ternyata telah menciptakan konflik antara MA dengan organisasi advokat dan konflik antara para advokat dengan MA;
  • Bahwa sebenarnya konflik kepentingan antar organisasi advokat tidak boleh menghalangi Ketua Pengadilan Tinggi mengambil sumpah advokat. Ini dua hal atau dua domain yang berbeda. Tidak ada korelasi yang terlalu kuat antara konflik antara organisasi advokat dengan sumpah advokat. Kedua hal itu harus dipisahkan. Tidak boleh ada pemahaman bahwa jika terjadi konflik maka sumpah advokat tidak boleh diambil. Satu hal prinsipal dan fundamental haruslah dipahami bahwa kekakuan prosedural tidak boleh mematikan hakikat keadilan dan hak-hak konstitusional. Dipahami bahwa setelah advokat dilantik maka Ketua Pengadilan Tinggi harus mengambil sumpah advokat. Karena Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah berdasarkan SK MA Nomor 52 tersebut maka pimpinan organisasi advokat melaksanakan sumpah advokat yang dilakukan oleh para rohaniawan;
  • Bahwa benar memang dan dapat dipertanggungjawabkan jika Ketua Pengadilan Tinggi tidak mau mengambil sumpah advokat karena ada tekanan dari Ketua MA, maka pimpinan organisasi advokat dapat melakukannya Secara teoritis, diskresi tidak saja dapat dilakukan oleh badan hukum public misalnya pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum privat dan organisasi profesi. Pengambilan sumpah yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi advokat dapat dibenarkan untuk menyelamatkan masa depan advokat sebagai penegak hukum sepanjang itu bermanfaat bagi kemanusiaan.
  • Bahwa Surat KMA Nomor 064/2009 yang pada dasarnya tidak memperhatikan klarifikasi dan permohonan para Pemohon tentang keabsahan Surat KMA Nomor 052 tersebut dapat diterangkan di sini bahwa KMA secara sadar kurang menghargai hak-hak konstitusional para kandidat advokat sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, kebiasaan, dan Undang-Undang. Secara filosofis hendaknya dipahami bahwa keadilan adalah hukum yang tertinggi, karena itu nilai-nilai keadilan adalah juga hukum itu sendiri, bahkan secara doktrinal keadilan substansial disebut sebagai sumber hukum yang tertinggi;
  • Bahwa menurut Ketua MA RI Nomor 064 adalah surat yang bersifat internal dalam organisasi MARI yang ditunjukkan kepada semua stakeholder atau aparat penegak hukum di bawah MARI tetapi surat tersebut sangat berimplikasi luas pada eksistensi para advokat sebagai penegak hukum. Lembaga hokum sebenarnya tidak boleh menjegal penegak hukum dalam menegakkan keadilan cuma karena alasan Undang-Undang, ini sebuah miscarried of justice, kegagalan mencapai tujuan tegaknya keadilan;
  • Bahwa kalau dilogikakan bahwa fungsi pengawasan MA terhadap advokat adalah penting sehingga hal itu harus diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sama sekali tidak mengaturnya. Seharusnya fungsi MA tersebut tidak perlu dirumuskan dan ditetapkan untuk berlaku sebagai norma yang mengikat, dan terkait dengan itu mengenai fungsi pengawasan MA, sebenarnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur sumpah advokat seharusnya tidak boleh dirumuskan seperti itu;
  • Bahwa fungsi pengawasan MA terhadap advokat berimplikasi pada rumusan Pasal 4 bahwa advokat harus bersumpah pada sidang terbuka di hadapan sidang pengadilan tinggi sebenarnya tidak diperlukan. Advokat juga dapat saja bersumpah di hadapan para pimpinan organisasi advokat.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2009, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan penjelasan singkat (opening statement), yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

Pokok Permohonan

  1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi, “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
  1. Bahwa menurut para Pemohon, Surat Keputusan Pengangkatan Advokat oleh organisasi advokat yang telah dilantik dan diangkat menjadi advokat, tidak serta merta dapat berpraktik atau beracara di pengadilan, karena harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hokum masing-masing, hal ini dianggap dapat menimbulkan kerancuan/kontradiksi dengan asas pendelegasian tugas, hak dan wewenang pendidikan, pengangkatan dan pelantikan advokat yang seutuhnya diberikan kepada organisasi advokat;
  1. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas (pada poin 2), menurut para Pemohon ketentuan a quo telah menutup pintu hukum dan kecil kemungkinannya bagi para Kandidat Advokat (termasuk para Pemohon) untuk diangkat/disumpah sebagai advokat atau dengan perkataan lain nasibnya menjadi terkatung-katung dan tidak jelas, terlebih-lebih dengan terbitnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/V/2009 bertangal 1 Mei 2009, yang intinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menunda pengambilan sumpah bagi para kandidat advokat, hal tersebut menurut para Pemohon dianggap telah mencampuri terlampau jauh kewenangan organisasi advokat;
  1. Singkatnya ketentuan a quo di atas, dianggap telah mencederai kemandirian dan hak-hak konstitusional para kandidat advokat, khususnya para Pemohon, selain itu menurut para Pemohon ketentuan a quo telah menimbulkan kerugian baik secara moril, materiil, tenaga dan pikiran, karenanya ketentuan a quo baik langsung ataupun tidak langsung dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Bahwa para Pemohon yang telah mengikuti dan memenuhi persyaratan sebagai calon/kandidat advokat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan telah pula dilakukan pelantikan sebagai advokat baru, yang dalam hal ini oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI), menurut Pemerintah tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena:

  1. Ketentuan a quo berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Tinggi untuk melantik calon/kandidat Advokat, dengan memperhatikan waktu, situasi dan kondisi yang tepat, artinya pelantikan calon/kandidat advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili masing-masing calon advokat, dengan memperhatikan usulan-usulan dari organisasi advokat, bukan merupakan keharusan yang dibatasi/ditentukan oleh waktu tertentu, apakah dilakukan pada awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun, dan apakah menunggu sampai jumlah yang akan diiantik sebanyak 50 orang, 100 orang dan seterusnya. Sehingga menurut Pemerintah para Pemohon hanya menunggu waktu, situasi dan kondisi yang tepat untuk dilakukan pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
  1. 2. Ketentuan a quo tidak menghalangi, mengurangi atau setidak-tidaknya mengganggu aktifitas para Pemohon sebagai calon/kandidat advokat, karena para Pemohon pada kenyataannya tetap dapat memberikan advokasi hukum, bantuan hukum kepada masyarakat, bahkan dapat beracara pada sidang-sidang di lembaga peradilan yaitu dengan bergabung dengan para advokat lain yang telah dilantik (misalnya dengan membentuk associates), maupun dengan menggunakan kuasa tertentu (insidentil). Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, kedudukan hukum (legal standing)

para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan syarat-syarat kerugian konstitusional yang telah ditetapkan dalam .putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Namun demikian, jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan keterangan Pemerintah yang berkaitan dengan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut;

Terhadap materi muatan norma ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa memperhatikan seluruh uraian permohonan para Pemohon, adalah berkaitan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, bertanggal 1 Mei 2009, yang pada intinya menyatakan, “Ketua Mahkamah Agung meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan didalam organisasi advokat, berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun demikian,Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai Pasal (4) tersebut di atas tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi manapun ia berasal, apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi) maka sumpahnya dianggap tidak sah sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan”, yang mengakibatkan eksistensi para Pemohon, termasuk seluruh calon/kandidat advokat di seluruh Indonesia tidak dapat diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga implikasinya menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat tendensius dan membuat para Pemohon frustasi serta tertekan secara mental dan psikologis karena tidak dapat melakukan aktivitas sebagai advokat yang sah (hal 5 perbaikan permohonan para Pemohon);
  1. Bahwa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut, menurut Pemerintah adalah didasari adanya keinginan agar Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tidak terlibat langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan yang dialami oleh para Advokat itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan organisasi advokat [dalam hal ini antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)], sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  1. Sehingga dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon pada dasarnya tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi berkaitan dengan keberadaan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009, yang dianggap telah mencampuri indepedensi organisasi advokat, serta dianggap menghalangi, mengurangi atau setidaktidaknya mengganggu aktifitas para Pemohon sebagai calon/kandidat advokat untuk dilantik sebagai advokat yang sah;
  1. Bahwa dengan memperhatikan uraian pada angka 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, menurut Pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh para Pemohon adalah melakukan perlawanan dan/atau menggugat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut ke lembaga peradilan, atau melakukan upaya-upaya administratif iainnya agar Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut di tinjau ulang, atau para advokat segera mengakhiri konflik internal dengan membentuk organisasi advokat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri (apapun namanya). Lebih lanjut menurut Pemerintah, jikalaupun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka permasalahan selanjutnya adalah siapa yang melantik, di hadapan siapa calon advokat tersebut bersumpah. Jika demikian halnya menurut Pemerintah dapat menimbulkan permasalahan baru, yang dapat merugikan para advokat itu sendiri;

Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, telah memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, kecuali jika ketentuan a quo telah memberikan perlakuan, pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR; Justru menurut Pemerintah, undang-undang a quo, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah memberikan kepastian hukum terhadap para calon/kandidat advokat yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dilantik dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, bukan oleh yang lain. Karena itu menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);

2. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat  lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adiinya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait DPP Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) telah menyampaikan keterangannya pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya karena adanya kerugian konstitusional juga mengalami masalah diskriminasi karena adanya frasa di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya seorang advokat wajib mengambil sumpah di pengadilan tinggi, dan ketika Kongres Advokat Indonesia telah selesai menguji dan melantik advokat yang bersangkutan, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) adalah kewajiban pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah, bukan kewajiban advokat untuk bersumpah di hadapan pengadilan tinggi, tetapi kewajiban pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah advokat itu, pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah para advokat dan ditolak oleh pengadilan tinggi dengan alasan adanya Surat Mahkamah Agung Nomor 052 Tahun 2009;

Bahwa secara subtansif adalah surat itu ternyata telah melanggar jauh di luar kewenangan Mahkamah Agung bahkan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon seperti yang dimohonkan yaitu para Ketua Pengadilan Negeri dan juga Ketua Majelis yang bersidang menafsirkan surat tersebut seolah-olah bahwa advokat yang akan bersidang mewakili kliennya harus menunjukkan berita acara penyumpahan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi, sementara pengadilan tinggi sendiri berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 052 Tahun 2009 telah jelas-jelas melarang;

Bahwa dikatakan dalam gugatan para Pemohon juga terjadi perlakuan diskriminatif, para hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kemudian Hakim Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian para hakim di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kemudian para Hakim Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian para jaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kemudian Hakim Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, kemudian hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga pegawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan juga hakim di Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM semuanya tidaklah mengatur seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu. Tidak disebutkan di sana bahwa profesi-profesi yang berhubungan dengan penegakan hukum itu harus bersumpah terlebih dahulu di hadapan pengadilan tinggi. Itulah kerugian diskriminatif;

Bahwa kaitannya dengan Kongres Advokat Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mempunyai kewenangan untuk menguji advokat dan kemudian melantik para advokat telah dihalang-halangi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat 052 yang mengacu kepada bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga keterkaitan dari Kongres Advokat Indonesia mengenai gugatan yang disampaikan oleh para Pemohon dalam pemohonan ini;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu didrop atau setidak-tidaknya dengan putusan yang bersifat ex aequo et bono pihak Terkait setuju bahwa para advokat sebelum menjawab menjalankan profesinya harus bersumpah terlebih dahulu tetapi mohon jangan hanya ditentukan di depan Ketua Pengadilan Tinggi saja tetapi juga di hadapan lembaga-lembaga yang bisa mengambil sumpah seperti Pengadilan Tinggi Agama, pejabat public dalam hal ini notaris yang juga dapat mengambil sumpah, alim ulama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing advokat, dan juga ketua

organisasi advokat;

Bahwa anak kalimat bersumpah di hadapan pengadilan tinggi kami setuju untuk dihapuskan, tetapi mengenai ketentuan bersumpah, Kongres Advokat Indonesia tentu saja menyatakan persetujuannya karena itu adalah suatu kontrol bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu sebetulnya bukan bersifat konstitusional tetapi hanya bersifat seremonial;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 November 2009, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Pemohon;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan halhal sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili, memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU Advokat terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang,yaitu:

a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berkaitan dengan legal standing ini, para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Para Pemohon adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sebagai para calon Advokat yang telah lulus ujian Advokat dari organisasi Advokat PERADI dan KAI (Bukti P-1 dan P-2), namun belum mengucapkan sumpah atau janji yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” (Bukti P-7 );
  2. b. Para Pemohon menganggap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
  3. Bahwa menurut para Pemohon timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dikarenakan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 bertanggal 01 Mei 2009 (Bukti P-3) yang intinya meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah para Advokat baru dan apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 UU Advokat dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat prima facie dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak untuk bekerja [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945] apabila para Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan perintah pasal a quo, karena para Pemohon sebagai calon Advokat nasibnya menjadi terkatung-katung, yakni di satu pihak Pengadilan Tinggi dilarang mengambil sumpah untuk para Advokat baru, sedangkan di lain pihak, pengambilan sumpah di luar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dianggap tidak sah, sehingga para Pemohon terhalangi untuk bekerja sebagai Advokat. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual dan spesifik, serta mempunyai hubungan kausal dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dimohonkan pengujian, yakni apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon prima facie memiliki kedudukan hokum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, menurut para Pemohon ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945, karena telah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak bisa bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2)

juncto Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7) dan menghadirkan seorang ahli, yakni Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., MS., yang memberikan keterangan pada persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut:

Bahwa ada tiga surat Ketua Mahkamah Agung (KMA), yaitu 1) Surat KMA Nomor 052/KMA/5/2009 tanggal 1 Mei 2009 perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat; 2) Surat Mahkamah Agung Nomor 065 tanggal 20 Mei 2009 perihal Permohonan Klarifikasi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 52 tahun 2009; dan 3) Surat KMA Nomor 064 tahun 2009 perihal Tanggapan Mahkamah Agung terhadap Pernyataan sikap DPP KAI atas Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/5/2009;

Bahwa Surat KMA Nomor 052/KMA/5/2009 tanggal 1 Mei 2009 meskipun tidak beretntangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, namun melanggar Pasal 28D UUD 1945 yakni melanggar hak-hak konstitusional para Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh suatu Organisasi Advokat untuk bekerja melakukan praktik profesi Advokat;

Bahwa Organisasi Advokat telah mengambil sumpah para calon Advokat yang dilakukan oleh para rohaniwan, sehingga adalah tidak rasional apabila sumpah tersebut dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, Surat KMA tersebut telah menghalangi Advokat beracara di pengadilan, yang berarti mematikan hak Advokat untuk bekerja, sehingga bertentangan dengan HAM dan Konstitusi;

[3.12] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, karena persoalan pengangkatan sumpah oleh Pengadilan Tinggi hanya soal waktu dan pada kenyataannya para kandidat Advokat masih dapat praktik beracara di pengadilan dengan bergabung para Advokat lain yang telah memenuhi syarat sumpah dalam bentuk associates. Oleh karena itu para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

Bahwa permohonan para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas norma yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tetapi berkaitan dengan keberadaan Surat KMA Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009, sehingga seharusnya para Pemohon menggugat Surat KMA a quo dan bukan mempersoalkan konstitusionalitas norma yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat;

Bahwa apabila Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Pemerintah justru akan merugikan para advokat sendiri,yakni tidak ada kepastian hukum mengenai forum para advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya;

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait DPP Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) telah memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara Putusan ini, yang pada pokoknya Pihak Terkait mendukung permohonan para Pemohon;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis maupun ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan dua pertanyaan hukum, yaitu 1) apakah keharusan para Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya konstitusional; dan 2) apakah keharusan bersumpah di depan sidang Pengadilan Tinggi konstitusional;

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah lebih dahulu akan mengemukakan hal-hal berikut:

1) UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hokum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya  yang layak bagi kemanusiaan;

2) Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang  ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hokum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan;

3) Dengan demikian, seseorang yang menjadi Advokat pada dasarnya adalah untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk bekerja dan memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang bersangkutan sudah dapat menjalankan profesi pekerjaannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) UU Advokat [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat];

4) Mengenai sumpah atau janji yang harus ducapkan dan/atau diikrarkan oleh seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi/institusi yang bersangkutan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

c. Bahwa terkait dengan dua isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1) Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas suatu norma in casu norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;

2) Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di siding terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah in casu Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di siding terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut juga konstitusional;

3) Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Lagi pula Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara expressis verbis telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang yang dipilih;

d. Bahwa dengan demikian, keharusan bagi Advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak warga negara in casu para calon Advokat untuk bekerja yang dijamin oleh UUD 1945;

e. Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hokum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu;

f. Bahwa penyelenggaran sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasiorganisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;

g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;

h. Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara de facto saat ini ada;

i. Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

39

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: