Legowo & Partners

Opini : “SUMPAH ADVOKAT”

In Uncategorized on Maret 1, 2010 at 5:34 am

Siapa Advokat?

Advokat dalam banyak buku dijelaskan sebagai sebuah Profesi yang Officium Nobile atau profesi yang mulia dimana dalam pekerjaanya/profesinya memberikan jasa hukum baik diluar maupun didalam persidangan, dalam Pasal 1 UU Advokat No. 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwasannya Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang ini.

Lebih lanjut didalam UU Advokat ditegaskan mengenai definisi Jasa Hukum yang diberikan oleh seorang Advokat dimana dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan  melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jaman dahulu sebutan untuk seorang Advokat bukanlah advokat melainkan pokrol bamboo namun setelah lahirnya UU Advokat maka menjadi Advokat dan dapat memberikan jasa hukum diseluruh Indonesia. Dahulu orang yang masih menjadi Pengacara tugasnya hanya sebatas diwilayah dia sumpah dan ketika keluar wilayah maka haru melakukan ijin lewat surat. Namun sejak dikeluarkannnya dan berlakunya UU Advokat maka Pengacara Praktek sekarang menjadi Advokat.

Memang pemberian Jasa kepada Klien yang diberikan seorang Advokat sangat bernilai dimana melakukan funginya yang penuh tanggung jawab dan didikasi. Namun didalam masyarakat sampai sekarang seorang Advokat masih dikenal dengan sebutan Pengacara karena memang kalimat tersebut yang familier masyarakat ketahui dan pahami.

BAGAIMANA MENJADI ADVOKAT ?

Sekarang ini profesi advokat sangat diminati oleh generasi muda, sehingga kita lihat banyak advokat muda yang lahir didunia jasa hukum ini. Profesi ini memang profesi yang sangat menantang bagi yang senang didunia ini, terutama bagi mereka yang memegang kasus yang pelih disinilah pemikiran dan tenaga akan tercurah penuh untuk melakukan pemberian jasa kepada Kliennya.

Bahwa dalam perkembangannya yang dahulu oraganisasi Advokat ada 8 yaitu Ikatan

Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), IkatanPenasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang dalam perkembangannya kemudian munculah Oraganisasi Advokat yang baru, yang notabene sekarang ini terdapat 3 Oraganisasi Advokat yang menyatakan sebagai organisasi Tunggal Advokat yaitu Peradi, KAI dan Peradin. Terlepas dari itu saya tidak akan membahas perihal tersebut hanya untuk diketahui saja. Bahwa didalam UU Advokat seseorang yang akan menajdi seorang advokat harus menjalani beberapa tahapan dan persyaratan sebagai berikut : warga negara Republik Indonesia; bertempat tinggal di Indonesia; tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Hal ini senada apa yang terurai dan tercantum dalam UU Advokat Pasal 3 ayat 1.

Sekarang ini dari ketiga Oraganisasi Advokat tersebut yaitu Peradi dan KAI sudah membuka ujian Advokat dan pendidikan Advokat, Peradin baru akan tetapi kapan akan dilakukannya penulis tidak mengetahui.(bagi yang berminat silahkan browsing web ketiga oraganisasi tersebut). Tentunya jika seseorang telah melampui beberapa hal tersebut maka tentunya sudah dapat diangkat menjadi seorang advokat oleh Organisasi Advokat. Selanjutnya dilakukan Sumpah pada diri Advokat tersebut.

BAGAIMANA SUMPAH ADVOKAT ?

Dalam UU Advokat mengenai penyumpahan telah diatur di Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

ü  bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

ü  bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

ü  bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

ü  bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

ü  bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

ü  bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Saya sendiri adalah Advokat yang dilantik dan di Sumpah oleh Oragnisasi Advokat yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI). Pada awalnya saya dan teman-teman kami tidak masalah dalam menjalankan aktivitasnya namun ketika keluar Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 yang ditujukan kepada seluruh dipengadilan Tinggi di Indonesia yang intinya pada Nomor 3… advokat yang disumpah bukan oleh Ketua Pengadilan tinggi  maka sumpahnya dianggap tidak sah sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beacara di Pengadilan”. Memang hal ini membuat saya sendiri pusing tetapi harus tetap dijalani dan diperjuangkan. Alhamdulillah  saya dalam bersidang tidak bermasalah namun pernah ketika di PA Kebumen sempat terjadi masalah pihak lawan mengajukan keberatan atas kartu advokat saya tapi bisa selesai dan sidang berjalan dengan lancar lagi.

Saya salut kepada Presiden KAI Bapak Indra Sahnun Lubis, SH begitu gencarnya berusaha melindungi anggota-anggotanya yang muda ini, namun juga ada teman sejawat kami yang harus mengalami penolakan oleh hakim ketika bersidang dianggap tidak sah sebagai seorang advokat. Sebetulnya apabila dirana bahwa Advokat ketika bersidang mempunyai fungsi yang strategis yaitu ikut memperlancar jalannya persidangan dan juga membantu tegaknya hukum.

Pendapat saya Sumpah merupakan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta Alloh terlepas dari siapa yang menyumpahnya. Sumpah dalam UU Advokat bukan merupakan perihal yang utama yang berakhibat tidak sahnya seorang advokat namun sumpah adalah intergritas profesi yang disandangnya agar dalam menjalankan profesi pada jalan yang lurus demi menegakkan hukum. Jika ada yang mendalilkan advokat yang disumpah bukan oleh KPT maka tidak sah pada hal didalam UU Advokat jelas pada pasal 3 diuraikan secara gambling perihal untuk menjadi/diangkat menjadi seorang advokat dan dalam ayat duanya dipertegas lagi, dalam pasal ini tidak menyebutkan sumpah dapat mengahalangi seorang advokat untuk menjalankan profesinya. Ini bunyi Pasal 3 ayat 1 dan 2 :

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal ini sudah sangat jelas bahawa ketika seseorang sudah memenuhi persyaratan dan telah diangkat tentunya oleh Oraganisasi Advokat maka dapat menjalankan Pratik. Masalah pengangkatan seorang advokat telah diatur oleh Pasal sebelumnya yaitu

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan

oleh Organisasi Advokat.

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Jelaslah bahwa sumpah tidak mengahalngi seseorang yang diangkat menjadi Advokat untuk berprofesi mengemban tugasnya. Dimana seorang Advokat sebagai seorang yang mandiri sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 5 berbunyi (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga Tentunya perihal sumpah seharusnya tidak menganjal Advokat KAI khususnya untuk bersidang dikarena dalam pasal 3 dan 2 sudah begitu jelas. Saya juga tegaskan bahwa perlu kita memuji kawan – kawan yang telah mengajukan Yudicial Review ke MK dengan hasil memuaskan (Pengajuan dengan Nomor  Perkara 101/PUU-VII/2009) yang dalam amar Putusannya berbunyi

Mengadili,

-          Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

-          Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

-          Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

-          Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

-          Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

-          Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Perlu juga kita pahami dalam pertimbangan MK didalanya tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan bahwa Advokat KAI yang telah disumpah menjadi Advokat tidak sah beracara sehingga atas perihal tersebut saya/kami tetap sah sebagai Advokat.

Hal ini senada dengan bunyi didalam pertimbangan MK dalam Putusan ini yaitu yang tertera dibawah ini :

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis maupun ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

  1. Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan dua pertanyaan hukum, yaitu 1) apakah keharusan para Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya konstitusional; dan 2) apakah keharusan bersumpah di depan sidang Pengadilan Tinggi konstitusional;
  1. Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah lebih dahulu akan mengemukakan hal-hal berikut:

1)      UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hokum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya  yang layak bagi kemanusiaan;

2) Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang  ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hokum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan;

3) Dengan demikian, seseorang yang menjadi Advokat pada dasarnya adalah untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk bekerja dan memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang bersangkutan sudah dapat menjalankan profesi pekerjaannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) UU Advokat [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat];

4) Mengenai sumpah atau janji yang harus ducapkan dan/atau diikrarkan oleh seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi/institusi yang bersangkutan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

  1. Bahwa terkait dengan dua isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1)      Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas suatu norma in casu norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;

2)      Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah in casu Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di siding terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut juga konstitusional;

3) Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Lagi pula Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara expressis verbis telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang yang dipilih;

  1. Bahwa dengan demikian, keharusan bagi Advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak warga negara in casu para calon Advokat untuk bekerja yang dijamin oleh UUD 1945;
  1. Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hokum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu;
  1. Bahwa penyelenggaran sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasiorganisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;
  1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;
  1. Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara de facto saat ini ada;
  1. Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

Bahwa atas perihal pertimbangan dan amar Putusan MK maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya :

  1. Bahwa Advokat KAI yang telah diangkat dan telah disumpah meskipun oleh Oragnisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia adalah syah dan telah sesuai dengan UU Advokat Pasal 3 ayat 1 dan 2.
  2. Bahwa dalam Pertimbangan maupun Putusan MK tidak satu kalimatpun yang menyebutkan Advokat KAI yang telah diangkat dan disumpah Organisasi Advokatnya yaitu Kongres Advokat Indonesia tidak sah.
  3. Bahwa atas perihal tersebut maka Advokat Muda KAI tetap dap[at menjalankan profesinya dengan baik tanpa ada halangan dari pihak manapun.

Sebenarnya atas PUtusan MK dengan Nomor Perkara 101/PUU-VII/2009 inilah eksistensi Advokat KAI telah diakui keberadaannya. Demikian sedikit opini semoga menambah wawasan bagi kita semua.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: