Legowo & Partners

MENIKAHI ANAK DIBAWAH UMUR

In Uncategorized on November 25, 2008 at 8:11 am

Baru-baru ini santer terdengar berita mengenai seorang ustad yang menikahi anak dibawah umur yaitu 12 tahun. Ustad tersebut menggunakan dalil agama bahwa Anisa saja menikah dini. Apabila kita kaji menurut perundang-undangan di Negara kita ada beberapa peraturan yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga telah secara jelas mengatur bahwasannya dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan Pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun)”. Sangatlah jelas bahwa pasangan usia nikah menurut undang-undang ini adalah bagi pria 19 tahun dan Pihak wanita 16 tahun walaupun dalam ayat 2 dan 3 terdapat dipensasi namun demikian lebih lanjut dalam Pasal 8 huruf f berbunyi “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang lain berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, disamping perihal tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam bagian Kedua mengenai Calon Mempelai Pasal 15 ayat (1) berbunyi “ Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kuranmgnya berumur 16 tahun.”

Anak pada usia 12 tahun tersebut haruslah mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mepunyai akhlak yang mulia. Jika perkawinan tersebut dilaksanaknan maka belum terlindunginya anak dari bentuk kekerasan dan eksploitasi, dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan. Orang Tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk :

  1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

  2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sesuai dengan Pasal 26 undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak wajib dilindungi dari perlakuan Diskriminasi, Eskpolitasi, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan dan penganiayaan, ketidak adilan dan perlakuan yang salah lainnya.Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak terdapat 4 Prinsip Umum yang terkandung didalamnya menyatakan secara tegas bahwa :

    1. Non Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas Hak Asasi Manusia.

    2. Yang terbaik bagi anak (best intests of the child) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama .

    3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the right to life, survival and development) artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip indivisibility Hak Asasi Manusia.

    4. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the view of the child) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Apakah pernikahan anak tersebut oleh Pihak Keluarga telah dipikir dengan seksama? Bahwa perkawinan tersebut sang anak akan kehilangan Haknya diantara lain tumbuh dan berkembang dan pergaulan dengan anak-anak yang lain yang sama dalam perkembangan. Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2002, semua pihak mesti menjamin hak anak berpendapat (opinion of the child) dan pandangan anak (view of the child) secara bebas dalam segala masalah (all matters). Namun pandangan anak itu bukan dikelolanya sendiri secara supra liberal, namun pemberian hak berpendapat yang bebas dan tidak terjajah itu dilaksanakan dengan  mempertimbangkan 2 kriteria kembar (twin criteria), yakni: umur (age) dan  kematangan anak (maturity). Atas perihal tersebut anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun pola pikir dan kejiwaannya tentunya masih labil serta segala tindakannya tentunya belum dapat dipertanggung jawabkan.

Pihak keluarga seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang terkait dengan anaknya yang masih dibawah umur tersebut jangan sampai Hak Anak tersebut terlalaikan ataupun terabaikan sehingga tumbuh dan berkembang anak menjadi tidak normal. Jika kita telaah mengenai Prinsip umum Konvensi Hak Anak maka yang paling Utama adalah Pihak Orang Tua memikirkan atau mempertimbangkan Kepentingan yang terbaik bagi Anak, jika anak tersebut menikah terdapat hal yang merugikan baik fisik maupun psikis anak dikarenakan organ kewanitaan anak masih dalam proses perkembangan jika sampai terjadi hubungan suami istri terhadap anak tersebut dapat mengakhibatkan gocangan secara psikis terhadap diri anak, Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, ketika anak menikah pada usia dini tersebut maka banyak hal yang akan terabaikan layaknya cerita Ibu Kita Kartini dan Penghargaan terhadap pendapat anak, sebenarnya perihal pernikahan yang akan dilakukan ini sudah mendengarkan pendapat anak dan kehendak anak tersebut, jangan sampai terdapat pemaksaan terhadap diri anak untuk melakukan pernikahan yang disebabkan factor ekonomi belaka. Bahwasanya perihal tersebut sangatlah merugikan bagi kehidupan sang anak itu sendiri jangan sampai mempertaruhkan masa depannya.

Anak yang menikah pada usia 12 tahun tersebut dalam kondisinya tentunya dalam keadaan yang belum siap secara mental maupun fisik, akan banyak ketidak siapan anak ketika mengahadapi pernikahan misalnya siapkah anak tersebut melayani suami, mengurus rumah tangganya serta jika sudah mempunyai anak sanggup untuk mengurusnya? Secara logika normal saja tentunya belum bisa.

Jika perkawinan tersebut terlaksana maka seorang laki-laki yang menikahi anak dibawah umur (12 tahun) tersebut dapat dikenakan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta, dan paling sedikit Rp. 60 juta.

Bahwa tindakan Ustad tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Jika perkawinan tersebut sah menurut Undang-undang dan negara bukan pernikahan Sirih dapat dilakukan dipensasi. Jika pernikahan tersebut nikah Sirih maka akan sangat merugikan bagi Pihak perempuannya, tentunya jika mempelai wanita tersebut masih anak-anak akan lebih bahaya, penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan “Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.

Atas perihal tersebut kita semua seharusnya lebih bijak untuk menanggapi permasalahan ini diperlukan kerjasama semua pihak dan media massa. Apabila kita lihat anak tersebut juga merupakan korban sehingga seharusnya dalam pemberitaan dimedia masa alangkah baiknya tidak dilihatkan atau dinampakan raut wajah anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 berbunyi “ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Sehingga anak tidak mengalami trauma yang mendalam atas peristiwa yang menimpanya tersebut. Peran aktif Pemerintah, Negara dan masyarakat dapat saling bahu membahu dalam penanganan masalah anak dan perlindungan anak.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: